LSM Sampang Tuntut Dinsos Kembalikan Uang KPM PKH Yang Sudah Di Telan Pendamping
 |
| LSM Sampang Tuntut Dinsos Kembalikan Uang KPM PKH |
Ada beberapa kesenjangan sosial terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di antaranya mengenai basis data terpadu (BDT) tidak valid, yang mana BDT akan dijadikan acuan dalam segala bentuk program bantuan sosial. Sehingga program keluarga harapan (PKH) masih kurang tepat sasaran.
Bukan hanya pada BDT, persoalan yang terjadi juga terkait dengan teknis penyaluran di lapangan terindikasi ada pemotongan oleh oknum pendamping PKH. Hal ini diungkapkan oleh ketua LSM GMPK saat audiensi berlangsung.
“Bukan hanya persoalan BDT, tetapi juga yang perlu dibenahi teknis di lapangan dalam penyaluran PKH, karena terindikasi ada pemotongan oleh oknum pendamping” tegasnya. 17/1/2020.
Hal senada juga diungkap oleh Korlap NGO PBB, Noer Ahmad menyampaikan bahwa pemotongan di bawah sering terjadi dengan dalih sebagai ucapan terimakasih terhadap pendamping. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena berpotensi terjadinya KKN.
Pihaknya juga mengungkapkan terkait dengan buku tabungan milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang cukup lama dinikmati oleh yang bukan haknya, setelah tim NGO PBB yang bekerjasama dengan LSM GMPK untuk melakukan riset dan observasi di Lapangan guna untuk mengukur validitas dan reliabilitas data yang dimiliki, akhirnya terungkap bahwa ATM dan Buku tabungan ada dan dilakukan penarikan saat pencairan selama 3 tahun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kebocoran di ATM milik keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang sebelumnya memang tidak terungkap sejak tahun 2017- 2019 akhir.
Buku tabungan milik KPM tidak diserahkan dan lebih ironisnya setelah diungkap dengan beberapa data dan fakta oleh Tim kami, baru buku tabungan tersebut dimunculkan dan diserahkan pada KPM dalam keadaan Saldo Kosong.
Padahal sejak 2017-2019 informasinya buku tabungan atas nama KPM tersebut mengalir dan ada penarikan setiap tahapan, sehingga terindikasi ada yang menyalahgunakan hak dan wewenang oleh oknum pendamping PKH,” ungkap Noer. 17/01/2020.
Sementara kepala Dinsos Sampang Melalui Sekretarisnya, Taufik Hidayat, memberikan statemen terkait persoalan dan temuan yang disampaikan oleh Rekan-rekan LSM, bahwa akan tetap menindaklanjuti ke bawah dan akan memberikan panismen terhadap pendamping yang terbukti bermain-main.
Korkab PKH Sampang, Nanang sangat mengapresiasi terhadap kontrol yang dilakukan rekan-rekan LSM dan memberikan klarifikasi terkait dengan kebocoran ATM milik KPM, bahwa itu murni karena keteledoran pihak pendamping dan tidak ada unsur kesengajaan hanya saja salah orang saat memberian buku tabungan dan akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan tentunya akan ditindak tegas.
“Kami sangat berterimakasih atas kontrol rekan-rekan LSM, dan itu murni keteledoran kami, hanya salah orang dalam pemberian buku tabungan tentunya kami akan melakukan pemanggilan pada yang bersangkutan,” ujarnya.
Koordinator Aksi Audiensi menuntut agar oknum pendamping segera mengembalikan kerugian yang dialami oleh KPM PKH dalam waktu 5kali 24jam.
