Hampir 10 Tahun Madura Menjadi Provinsi Sendiri
Madura City - Tokoh masyarakat asal Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Achsanul Qosasi mengungkapkan sederet alasan di balik keinginan masyarakat Pulau Madura membentuk provinsi terpisah dari Jatim. Hal itu diungkapkan Achsanul dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11/2020).
"Memang wacananya sudah hampir 10 tahun. Sekarang tinggal pemenuhan syarat administasi dan teknis. Kita bukan ingin pisah atau tidak suka, tapi kami ingin Madura mandiri. Mengembangkan kekayaan dan potensi alam sendiri," katanya.
"Secara geografis, Madura kan terpisah, secara tata letak nggak perlu diragukan lagi. Budaya bebeda, bahasa bebeda, kultur pun berbeda. Makanya kalau kita lihat pelajaran waktu SD selalu dipisah antara Pulau Jawa dan Pulau Madura," lanjutnya.
Achsanul pun mengungkapkan kalau potensi pendapatan asli daerah (PAD) Madura begitu besar. Mulai dari minyak, gas, garam, tembakau, dan tanaman-tanaman hortikultura.
"Rasanya Madura akan bisa mandiri dari ketergantungan kepada pusat. Dalam waktu 10 tahun, dalam kajian saya, kita bisa mandiri. DBH (daerah bagi hasil) migas saja kan cukup besar. Madura itu bisa Rp 4 triliun per tahun," kata Achsanul.
Kendati demikian, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan itu menyebut proses Pulau Madura menjadi provinsi tersendiri panjang. Salah satu yang krusial adalah kekurangan satu kabupaten sebagai syarat membentuk sebuah provinsi.
Saat ini ada empat kabupaten di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.
Achsanul bilang langkah sederhana yang paling mungkin dilakukan adalah mengajak kabupaten yang ada di Pantai Utara Jawa seperti Situbondo yang secara kultur berbahasa Madura meskipun berada di Pulau Jawa.
"Misalnya Situbondo nggak mau, harus pemekaran satu kabupaten yang bersedia dimekarkan. Kayaknya Pamekasan bisa menjadi kota dan kabupaten," kata Achsanul.
Wacana agar Pulau Madura menjadi provinsi terpisah dari Jatim kembali mengemuka kemarin. Ini setelah ulama hingga rektor perguruan tinggi dari pulau garam itu menyambangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/11/2020).
"Kami mohon bapak Profesor Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi provinsi," ujar Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura H. Ahmad Zaini seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam.
Lebih lanjut, Ahmad bilang, untuk memenuhi persyaratan pemekaran, saat ini Tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi kota madya.
"Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan provinsi," ujarnya.
Ia pun menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) via Mahfud. Pesan itu berkaitan erat dengan pembangunan jalan tol.
"Bapak presiden itu membuat tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura yang tidak dibuatkan tol, sedangkan jalannya sendiri sempit, bapak tahu sendiri," kata Ahmad.
"Kami awal 2020 pernah mengajukan ke bapak presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tandatangan kyai-kyai, tapi sampai sekarang belum ada proses. Jadi mohon kepada bapak Mahfud disampaikan ke bapak presiden," lanjutnya.
Terkait wacana itu, Mahfud mengatakan, sejak beberapa tahun lalu, telah terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran itu. Menurut Mahfud, kendala-kendala administratif harus segera diselesaikan.
Apalagi, kata dia, tokoh-tokoh Madura saat ini sudah lebih kompak, termasuk dari sisi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
"Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal dibawa ke DPRD Jawa Timur. Saya kira tidak terlalu sulit asal syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi," ujar Mahfud.
Seperti diketahui, ulama hingga rektor perguruan tinggi dari pulau garam itu menyambangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Dalam kesempatan itu, mereka menyuarakan pemekaran Pulau Madura menjadi provinsi terpisah dari Jawa Timur.
"Kami mohon bapak Profesor Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi provinsi," ujar Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura H. Ahmad Zaini seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam.
Lebih lanjut, Ahmad bilang, untuk memenuhi persyaratan pemekaran, saat ini Tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi kota madya.
"Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan provinsi," ujarnya.
Ia pun menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) via Mahfud. Pesan itu berkaitan erat dengan pembangunan jalan tol.
"Bapak presiden itu membuat tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura yang tidak dibuatkan tol, sedangkan jalannya sendiri sempit, bapak tahu sendiri," kata Ahmad.
"Kami awal 2020 pernah mengajukan ke bapak presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tandatangan kyai-kyai, tapi sampai sekarang belum ada proses. Jadi mohon kepada bapak Mahfud disampaikan ke bapak presiden," lanjutnya.
Selain meminta dukungan untuk pemekaran Madura menjadi provinsi, para ulama dan pimpinan pesantren yang tergabung dalam Badan Silaturrahim Ulama Madura (Basra) menegaskan dukungan upaya pemerintah menguatkan persatuan dan keamanan NKRI.
"Pak Mahfud menjadi tumpuan masyarakat Madura dalam rangka menjaga keamanan nasional yang saat sekarang sudah banyak sekali persoalan-persoalan yang menimpa pemerintah kita," ujar Sekretaris Basra KH. Nurudin Abdurrahman.
"Oleh sebab itu, sesuai dengan ajaran yang kami anut, yaitu ahlussunnah waljamaah, kalau pemerintah sudah sah, resmi itu harus didukung sepenuhnya tidak boleh nyimpang dari itu," lanjutnya.
Nurudin menambahkan, ulama Madura tetap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.
"Figur kita pak Mahfud MD punya tugas persatuan dan kesatuan dan kami dukung sepenuhnya," kata Nurudin.
