KAKI Kabupaten Bangkalan Persoalkan Anggaran Dana Bagi Hasil, Antar Kabid Saling “Pingpong” Informasi
BANGKALAN - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kabupaten Bangkalan mendesak kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan agar transparan dalam mengelola Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun anggaran 2020, Jum’at (23/10/2020).
“KAKI mempertanyakan transparansi terkait DBHP Bangkalan. Selama ini terkesan tertutup terkait anggaran bagi hasil tersebut. Berapa seluruh Dana Bagi Hasil Pajak, dan kemanakah peruntukkannya,” ungkap Ketua KAKI Kabupaten Bangkalan, Moh. Hosen.
Lebih lanjut, pria yang biasa disapa Panglima Bangkalan ini merasa kecewa dikarenakan pihak dari BPKAD Kabupaten Bangkalan saling lempar “pingpong” informasi.Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Bangkalan, Yudianto Hidayat menjelaskan Dana Bagi Hasil pajak bukan bagiannya.
Ia mempersilahkan untuk menanyakan kepada Wakik selaku bagian anggaran. “Silahkan bapak tanyakan ke Pak Wakik bagian anggaran. Kalau saya tidak tahu kecuali kalau sudah cair baru saya tahu berapa anggarannya,” ungkapnya.
“Untuk Dana Bagi Hasil pajak Bangkalan yang mengerti di Bidang Anggaran sama Perencanaan (Bapedda) kalau di kita tidak tahu, masih belum. Semisal Dana Bagi Hasil pajak dibagikan untuk Bangkalan dapat Rp 100 juta di bagi per 10 juta , itu anggaran Kementerian Dirjen Perimbangan Keuangan dan Anggaran tersebut langsung diberikan ke Kabupaten Bangkalan tanpa melalui provinsi” papar Yudianto Hidayat.
Terpisah, sesuai arahan Yudianto Hidayat selaku Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD untuk lebih detailnya langsung ditanyakan ke Pak Wakik selaku Bagian Anggaran. Menanggapi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak, Wakik malah menyatakan, “Saya tidak tahu mengenai Dana Bagi Hasil pajak tersebut, yang tahu Pak Yudianto bagian perbendaharaan yang pastinya sudah tersalur semua,” katanya. (Red)
