Mahfud MD: Soal Madura Menjadi Provinsi Sendiri Tidak Terlalu Sulit
Madura City - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat suara perihal keinginan sejumlah kalangan agar Pulau Madura menjadi provinsi terpisah dari Jawa Timur.
Ia mengatakan, sejak beberapa tahun lalu, telah terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran itu. Menurut Mahfud, kendala-kendala administratif harus segera diselesaikan.
Apalagi, kata dia, tokoh-tokoh Madura saat ini sudah lebih kompak, termasuk dari sisi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
"Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal dibawa ke DPRD Jawa Timur. Saya kira tidak terlalu sulit asal syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Seperti diketahui, ulama hingga rektor perguruan tinggi dari pulau garam itu menyambangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Dalam kesempatan itu, mereka menyuarakan pemekaran Pulau Madura menjadi provinsi terpisah dari Jawa Timur.
"Kami mohon bapak Profesor Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi provinsi," ujar Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura H. Ahmad Zaini seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam.
Lebih lanjut, Ahmad bilang, untuk memenuhi persyaratan pemekaran, saat ini Tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi kota madya.
"Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan provinsi," ujarnya.
Ia pun menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) via Mahfud. Pesan itu berkaitan erat dengan pembangunan jalan tol.
"Bapak presiden itu membuat tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura yang tidak dibuatkan tol, sedangkan jalannya sendiri sempit, bapak tahu sendiri," kata Ahmad.
"Kami awal 2020 pernah mengajukan ke bapak presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tandatangan kyai-kyai, tapi sampai sekarang belum ada proses. Jadi mohon kepada bapak Mahfud disampaikan ke bapak presiden," lanjutnya.
Selain meminta dukungan untuk pemekaran Madura menjadi provinsi, para ulama dan pimpinan pesantren yang tergabung dalam Badan Silaturrahim Ulama Madura (Basra) menegaskan dukungan upaya pemerintah menguatkan persatuan dan keamanan NKRI.
"Pak Mahfud menjadi tumpuan masyarakat Madura dalam rangka menjaga keamanan nasional yang saat sekarang sudah banyak sekali persoalan-persoalan yang menimpa pemerintah kita," ujar Sekretaris Basra KH. Nurudin Abdurrahman.
"Oleh sebab itu, sesuai dengan ajaran yang kami anut, yaitu ahlussunnah waljamaah, kalau pemerintah sudah sah, resmi itu harus didukung sepenuhnya tidak boleh nyimpang dari itu," lanjutnya.
Nurudin menambahkan, ulama Madura tetap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.
"Figur kita pak Mahfud MD punya tugas persatuan dan kesatuan dan kami dukung sepenuhnya," kata Nurudin.
